Ditapis dengan
Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean
Setelah Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 menjadi negara merdeka, perhubungan dengan negara-negara lain di dunia menjadi semakin meluas. Negara Republik Indonesia lalu membuka dirinya bagi masuknya bermacam-macam pengaruh, baik dalam arti yang positif maupu dalam arti yang negatif. Hal ini lebih-lebih dapat dimengerti, karena letak wilayah negara Indonesia yang berada di antara dua Samude…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 270 hlm,; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6
Pengantar Hukum Perburuhan
Dari namanya sudah agak jelas bahwa kitab ini bermaksud mencuba mengantar para peminat di bidang perburuhan dalam menjelajahi bermacam-macam peraturan mengenai perburuhan yang berlaku di Negara Indonesia ini. Sudah barang tentu apa yang disajikan di sini tidak akan memuaskan para ahli hukum perburuhan karena kitab ini memangtidak ditulis untuk para ahli tetapi untuk membantu para perminat terse…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 797-428-354-1
- Deskripsi Fisik
- xii, 235 hlm,; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.01 SOE p
Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara
Berdasarkan surat Penerbit ALUMNI ttgl. Bandung 19 Oktober 1973 saya bersama beberapa teman dari Departemen Hukum Tata-Negara Fakultas Hukum Universitas AIRLANGGA telah mengumpulkan bahan-bahan tambahan tidak saja dibidang pemerintahan dan otonomi daerah, melaikan dibidang yang lebih luas yang meliputi sub-bidang tersebut yakni bidang Hukum Tata Pemerintahan dan/atau Hukum Administrasi Negara.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 102 hlm,; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6
Ilmu Perundang Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya
Salah satu program kerja Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) adalah mendorong dan meningkatkan penulisan buku-buku teks di bidang hukum. Program ini sudah ada sejak pimpinan KIH dipegang oleh Prof. Satjipto Rahardjo dan Prof. J. E. Sahetapy, anatra lain dalam rangka proyek kerja sama hukum dengan Belanda. Di bawah pimpinan Ketua KIH Prof. Mochtar Kusuma Atmadja program ini dilanjutkan meskipun secara m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-497-991-0
- Deskripsi Fisik
- xxxii, 206 hlm,; 22cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.02 SOE i
Risalah Rapat Komisi a Sidang Umum MPR RI
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dilangsungkan pada tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999 yang lalu merupakan Sidang Umum hasil pemilihan umum yang dipercepat sebagaimana ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR 1998 guna memenuhi tuntutan reformasi yang berlangsung dihampir seluruh Persada Nusantar. Pemilu itu sendiri diikuti oleh 48 partai politik, namun hanya 21 partai yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v, 127 hlm,; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.5 IND r
Aturan Bea Meterai
Buku ini ditulis dalam rangka buku seri perpajakan untuk menguraikan menyebarluaskan dan membahas BBea Materai dari segi akademis maupun praktis, yang terutama sangat diperlukan oleh paramahasiswa dan mereka yang mempelajari dan menjadikan perpajakan sebagai bidang profesinya. Dicoba membahas Bea Meterai dalam rangka Tax Reform, dari berbagai segi, antara lain dari segi falsafah dari segi sosia…
- Edisi
- Edisi Revisi 1992
- ISBN/ISSN
- 979-8020-54-5
- Deskripsi Fisik
- xii, 216 hlm,; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.57 SOE a
Piagam Jakarta Undang-undang Dasar 45
Setelah sekian lama UU 1945 mengiringi Kehidupan bangsa Indonesia akhirnya negara Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan ( amandemen ) terhadap Undang-undang Dasar 1945. Hingga tahun 2005 ini amandemen telah dilaksanakan dan disahkan hasilnya pada tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan Amandemen kedua dilaksanakan dan disahkan hasilnya pada tanggal 18 Agustus 2000.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 112 hlm,; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.03 IND u
Segi-segi Hukum Pembangunan dan Kependudukan
Buku ini memuat bahan-bahan serta hasil seminar mengenai Segi-segi Hukum Pembangunan dan Kependudukan, yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 1976 di Bukit Tinggi Sumatera Barat, dengan tema Pengaturan Masalah Kependudukan dalam Hukum Nasional Indonesia. Seminar ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 223 hlm,; 21 cm.
- Judul Seri
- Segi-segi Hukum Pembangunan dan Kependudukan
- No. Panggil
- 342 BPH s
Ketetapan-Ketetapan MPR pada Sidang Tahunan MPR 2002
Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 telah dihasilkan enam Ketetapan dan terutama perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua Ketetapan dan perubahan Keempat UUD 1945 itu terutama secara lengkap dalam buku kecil ini.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 80 hlm,; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.5 IND k
Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum
Ada suatu kecenderungan kuat unuk menganggap disiplin hukum sebagai suatu sistem ajaran tentang gejala hukum, poltik hukum dan falsafat hukum. ilmu-ilmu hukum mencakup ilmu kaedah dan ilmu-ilmu kenyataan, yang anatara lain terdiri dari sosiologi hukum. Disertai ini bertujuan untuk menelaah kesadaran hukum dan kepauhan hukum dengan mempergunakan sosiologi hukum sebagia bagian dai ilmu-ilmu hukum…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi,286 hlm,; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.8 SOE k
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah