Hukum Administrasi Negara

Perkembangan suatu neghara yang pesat akan diikuti pula oleh perkembangan Hukum Administrasi Negara yang semakin luas sehingga menggeser kedudukan hukum-hukum yang laini oleh aturan-aturan dalam Hukum Administrasi Negara. Diantaara masih kurangnya literatur tentang Hukum Administrasi Negara semoga buku ini dapat mewarnai cakrawala pemikiran tentang hukum administrasi di Indonesia.

Hukum- hukum Fiqih Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

612 hlm,; 22cm

Judul Seri

-

No. Panggil

2x4 SHI h1

Pengantar Hukum Islam

dalam buku ini dibahas pula dasar pegangan dan kepentingan penetepan hukum dan beberapa kaidah-kaidah umum ( kuliyah ) hukum tasyri' sebagai dasar istinbath ( pengambilan) hukum.

Garis Besar Pembahasan dan Komentar UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 261 hlm,; 20,7 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.2 WIY g1

Courts And Judges

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-8039-1640-X

Deskripsi Fisik

277 hlm,; 22,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.73 CRA c

Islam Politik dan Modernisasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-448-8

Deskripsi Fisik

xx, 306 hlm,; 20cm

Judul Seri

-

No. Panggil

2x6.2 LID i1

Undang-undang Dasar 1945

Anatar cetakan ke-1 ( Mei 1959) dan cetakan ke-2 (Desember 1959) terjaadi suatu peristiwa yang sangat pentingnya dalam sejarah ketatanegaraan Negara Republik indonesia , yaitu: Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, yang di ucapkan pada hari minggu, tanggal 5 juli 1959, pukul 17.00 di jakarta sebagai akibat daripada dekrit tersebut, maka titel buku ini berubah da…

INSTITUSIONALISASI Kehidupan Perekonomian & Hukum Tata Ekonomi Indonesia Buku…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1+524 hlm,; 14x21,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 MAS i I 1

Himpunan Pidato Menteri Sosial R.I

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 115 hlm,; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.38 SOE h xxi 2

Pembiayaan Pembangunan Daerah

Daerah Otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat masih sangat kuat, harus diupayakan seminimal mungkin. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan. Untuk itu, diperlukan intensifikasi dan ektensifikasi subyek-subyek pendapatan daerah a…