Buku ini merupakan pengantar Hukum tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi , metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.
Dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang - undang , MK mengakui adanya ruang bebas bago pembentuk undang - undang. Ruang demikian disebut sebagai " Kebijakan Hukum Terbuka " yang menempatkan semua rumusan norma undang - undang sebagai bernilai konstitusional selama tidak ada norma payung di dalam UUD 1945 yang dapat difungsikan sebagai parameter uji. Dengan kata lain, kekosongan norma …
Buku ini tergolong langka di Indonesia. Betapa tidak, tradisi menulis tentang materi hukum di negeri ini masih di dominasi oleh metode normatif - deduktif. Metode ini diperkaya pemahaman kita mengenai hukum yang sesungguhnya yang jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yag hanya yuridis normatif . Metode ini interdisipliner , transdisipliner , seperti yang dilakukan dalam buku ini, me…
Kehadiran buku edisi revisi atau cetakan keempat ini dilengkapi dengan tambahan latar belakang dan konfirmasi serta aktualisasi temuan. Tambahan latar belakang dimuat dalam Bab 1 yang menyajikan pilihan asumsi, konsep-konsep tentang polituik hukum dan hubungan kausalitas anatara hukum dan politik. sedangkan tambahan mengenai konfirmasi anatara hukum dan politik.
dengan beredar nya kitab ini, diharapkan dapat menggugah umat islam yang telah melupakan nya untuk kembali kepada tuntunan allah SWT. yang maha benar dan maha adil. Bila dibandingkan dengan berbagai ketetapan yang ada dalam al-Quran, hukum waris merupakan ketentuan Allah yang paling lengkap dijelaskan di dalam Al-Quran . akan tetapi Rasulullah SAW sendiri telah mensyinyalir akan adaya orang yan…
Buku ini merupakan kumpulan materi kuliah yang penulis berikan kepada mahasiswa di mata kuliah hukum tata pemerintahan, materi - materi ini penulis kelompokkan ke dalam 14 BAB dimana diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang kedudukan hukum tata pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. rnPenulis juga berupaya menyajikan buku ini dengan tulisan yang mudah dimengerti dan dipahami…
Ada suatu kecenderungan kuat untuk menanggap di siplin hukum sebagai suatu sistem ajaran tentang gejala hukum, yang , mencangkup ilmu kaedah
Hukum Perdata Internasional di nergara kita mengalami kemajuan yang passti ! Persoalan-persoalan yang di hadpai sehari-hari semakin bertambah. Hal ini disebabkan semakin menyempitbya dunia dengan adanya komunikasi moder yang memudahkan orang-orang dari luar negeri mengadakan hubungan dengan Warga Negara Indonesia hingga timbul berbagai hubungan hukum di idang perdata.
HUKUM LINGKUNGAN-Buku V : Sektoral - Jilid (1): HUKUM LINGKUNGAN NUSANTARA"