Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Buku ini merupakan pengantar Hukum tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi , metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.

Pengantar Penelitian Kualitatif Ilmu Politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-422-751-7

Deskripsi Fisik

xiv, 174 hlm,; 20.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.07 AMI p1

Etika Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan

Gagasan terbesar yang dibangun dan ditulis dalam buku ini terpantik dari kegelisahan penulis terhadap pentingnya keberadaan pranata ideal guna menjaga Hakim Konstitusi agar senantiasa berada pada koridor kewibawaaan , kehormatan , keluruhan martabat dan kemuliaannya. penulis memulai alur pandangan dari pertanyaan dan isu mendasar mengenai sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi, yaitu …

Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Perspektif Kebijakan Publik

Pemberdayaan, dewasa ini telah menjadi program nasional melalui PNPM ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ), sehingga tidak satupun SKPD ( Satuan Kerja Pemerintah daerah ) yang tidak memiliki program / kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menjadi peran dan fungsi utama dari birokrasi pemerintah, selain fungsi pengaturan , pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, tentunya dalam praktik penyelenggaraan layanan publik harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan suatu pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Kebijakan Publik Bebrbasis Dynamic Policy Analysis

Kebijakan Publik harus dikembangkan dengan mengedepankan perubahan di sektor publik, sehingga pergerakan reformasi di sektor publik dapat bergerak lebih cepat dari yang diusahakan oleh kebijakan publik sebelumnya. Kebijakan publik dengan demikian harus menghindari pola pikir ortodoks untuk menyelesaikan masalah publik yang kian kompleks dan rumit. Analisis kebijakan dinamis ini mendudukan anali…

Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi : Konsep dan kajia…

Dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang - undang , MK mengakui adanya ruang bebas bago pembentuk undang - undang. Ruang demikian disebut sebagai " Kebijakan Hukum Terbuka " yang menempatkan semua rumusan norma undang - undang sebagai bernilai konstitusional selama tidak ada norma payung di dalam UUD 1945 yang dapat difungsikan sebagai parameter uji. Dengan kata lain, kekosongan norma …

Patologi Sosial Jilid 1

Masyarakat modern yang serba kompleks akibat kemajuan teknologi , mekanisasi, industrialisasi, urbanisasi, dan yang terakhir akibat krisis, memunculkan banyak masalah sosial. Oleh karena itu, adaptasi atau penyesuaian diri seseorang dalam kehidupan masyarakat modern yang hjiperkompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjusment menyebabkan kebingungan, kecemasan dan be…

Otonomi Daerah Dan Desentralisasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-076-532-0

Deskripsi Fisik

xviii, 604 hlm; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 ROS o1

Politik Desentralisasi Di Indonesia

Indonesia merupakan satu - satunya negara di dunia yang berhasil melakukan dua perubahan besar sekaligus yakni demokratisasi dan desentralisasi. Setelah lepas dari sistem pemerimtahan sentralistik represif pada era Orde Baru sampai tahap prosedural belum mencapau tahap substansi.