Perundang - Undangan Pidana Tersendiri ( Nonkodifikasi )

Buku ini memuat delik - delik perundang - undangan pidana sendiri. dalam setiap deliknya, terdapat uraian mengenai penafsiran dan rumusan deliknya. Hal ini yang membedakan buku ini dengan buku perundang - undangan pada umumnya yang biasanya hanya bersifat himpunan undang - undangan saja. Delik - delik yang dibahas dalam buku ini antara lain delik senjata api dan bahan peledak , delik ekonomi , …

Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana

Buku ini mengulas tentang teori hukum secara umum, dimana teori hukum sendiri tidak identik dengan ilmu hukum dan ilmu hukum itu sendiri adalah teori dari hukum positif ( undang - undang ) . Oleh karena itu, teori hukum dituntut harus dapat dijadikan fondasi di dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul saat ini terkait dengan undang - undang yang berlaku ( ius constituendum ) . Kebijakan di …

Kemitraan Dan Model - Model Pemberdayaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6948-49-6

Deskripsi Fisik

xvi, 216 hlm,; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

362.5 SUL k1

Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-70587-6-7

Deskripsi Fisik

iv, 328 hlm,; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

321.8 SIL d1

Kualitas Pelayanan Publik

New Public Service sebagai paradigma terbaru dari administrasi publik meletakaan pelayanan publik sebagai kegiatan utama para administrator negara / daerah. Salah satu intisari dari prionsip NPS adalah bagaimana administrator publik mengartikulasikan dan membagi kepentingan warga negara melalui pelayanan publik. kemampuan meningkatkan kualitas pelayanan publik , bagi kepala negara / daerah akan…

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Buku ini merupakan pengantar Hukum tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi , metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.

Pengantar Penelitian Kualitatif Ilmu Politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-422-751-7

Deskripsi Fisik

xiv, 174 hlm,; 20.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.07 AMI p1

Etika Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan

Gagasan terbesar yang dibangun dan ditulis dalam buku ini terpantik dari kegelisahan penulis terhadap pentingnya keberadaan pranata ideal guna menjaga Hakim Konstitusi agar senantiasa berada pada koridor kewibawaaan , kehormatan , keluruhan martabat dan kemuliaannya. penulis memulai alur pandangan dari pertanyaan dan isu mendasar mengenai sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi, yaitu …

Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Perspektif Kebijakan Publik

Pemberdayaan, dewasa ini telah menjadi program nasional melalui PNPM ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ), sehingga tidak satupun SKPD ( Satuan Kerja Pemerintah daerah ) yang tidak memiliki program / kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menjadi peran dan fungsi utama dari birokrasi pemerintah, selain fungsi pengaturan , pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, tentunya dalam praktik penyelenggaraan layanan publik harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan suatu pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.