Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
Salah satu agenda Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000 yang penting adalah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Penerbitan buku ini merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan materi serta status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR.
Delapan belas tahun yang lalu untuk kesekian kalinya Partai Komunikasi Indonesia (PKI) menusuk Republik Pancasila dari belakang.
Buku ini disusun untuk sekedar memberikan gambaran tentang hukum perkawinan adat sebagai bagian dari mata pelajaran hukum adat yang dipelajari pada Fakultas Hukum.
Dalam melaksanakan tugas-tugas keagrariaan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yakni U.U No.5 Tahun 1960 serta peraturan pemerintah No.10 Tahun 1961, peranan Penjabat Pembuat Akta Tanah sangat penting.
jilid 2 ini meliputi uraian sebagian dari kejahatan terhadap kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, sedangkan kejahatan terhadap kepentingan perorangan telah diuraikan secara keseluaruhan dalam jilid 1.
Sesuai dengan salah satu usaha pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, yaitu peningkatan kemampuan para penegak hukum, penulis berusaha menyusun tulisan sedemikian rupa, hingga secara mudah dapat dipelajari penerapan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP Buku ll dalam suatu persoalan tertentu.
Dalam buku ini kami muat pula hal-hal yang terjadi sebelum, sekitar dan sesudah Dekrit 5 Juli 1959 itu, yakni mengenai bahan-bahan yang pada kami dan yang kami anggap perlu.
Dalam masyrakat kita, terutama dikalangan para wanita, nampak ada hasrat untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dalam Hukum Perkawinan yang sekarang berlaku di Indonesia.