Ditapis dengan
Politik, Birokrasi dan Pembangunan
Buku ini adalah masalah pemberdayaan rakyat sebagai tujuan pokok pembangunan dan tantangan serta dilema-dilema yang melingkupinya. Bahwa sementara perbaikan telah terjadi dalam berbagai segi kehidupan masyarakat namun banyak persoalan berat masih juga belum ditangani dengan baik. salah satu [penyebab kesulitan itu bisa dpahami kalau kitra melihat kembali pendekatan pembangunan yang berlaku.
- Edisi
- Ed II
- ISBN/ISSN
- 979-8581-10-5
- Deskripsi Fisik
- x, 185 hlm.; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.63 MAS p1
Strategi belajar mengajar
Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikrenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-518-675-5
- Deskripsi Fisik
- xi, 226 hlm.; 20,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 371.1 DJA s4
Pemberontakan Komunis Di Indonesia: Rangkasian Peristiwa
Dalam Rangka memenuhi permintaan masyarakat akan buku-buku yang bersifgat informatif terhadap gerakan komunis di Indonesia maka kini oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan telah diterbitkan kembali Buku rangkaian peristiwa pemberontakan Komunis di Indonesia yang merupakan cetakan yang kedua.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 127 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.43 LSIK p1
Keuangan Publik Dalam perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik
Buku ini merupakan rekontruksi naskah yang memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD UUD 1945 maupun tinjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945 serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicitatakan. pemaparan secara kritis dalam mengartikulasi keuangan negara dalam UUD 1945 semata-ma…
- Edisi
- Ed III
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-169-1
- Deskripsi Fisik
- xxiii, 471 hlm,; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 ATM k1
Transparency In Global Change: The Vanguard Of The The Open Society
Transparency in Global Change examines the quest for information excange in an in creasingly internasional open society. Recent transformations in goverments and cultures have brought about a surge in the pursuit of knowledge in areas of law. trade, professions, investmenst, aducation, and medical practice among others.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 0-8229-5895-3
- Deskripsi Fisik
- viii, 397 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.8 HOL t1
Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat
Tulisan ini lebih berorientasi ke belakang guna melihat konfigurasi politik serta menelusuri sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada pasca proklamasi pada era demokrasi terpimpin maupun pada era orde baru. Pada bab-bab terakhir, penyorotannya lebih ditekankan kepada pelaksanaan otonomi daerah dalam hubungannya dengan persaing…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-96379-0-2
- Deskripsi Fisik
- xvi, 324 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 KOS o1
Undang - Undang Partai Politik Dan Pemilu 2004
Undang - Undang Partai Politik Dan Pemilu 2004
- Edisi
- Ed I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv, 205hlm,; 20cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.07 IND u1
Indonesia Globalisasi Otonomi Daerah: Beberapa Pikiran Untuk Sumenep
Pemberian otonomi kepada daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, melainkan juga mendorong aktivitas daerah dan masyarakat untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting dalam usaha memajukan daerahnya. Pemerintahan tidak saja dituntut menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, mengelola dan memanfaatka sumber daya yang memiliki secara o…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-98732-7-5
- Deskripsi Fisik
- xxiv, 220 hlm.; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 KAR i1
Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia
Perubahan undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut perlu disosialisasikan secara luas baik oleh pemerintahan maupun pemerintahan daerah dan segenap jajarannya. Hal ini dimaksudkan agara dalam implementasinya tidak timbul berbagai konflik baik anatara pemerintahan dengan daerah maupun anatar daerah sendiri, bahkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya pemberlakuan Undang-Unda…
- Edisi
- ED I
- ISBN/ISSN
- 979-3654-77-5
- Deskripsi Fisik
- xviii, 508 hlm,; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 WIJ p1
Too Much Too Soon
Materi yang disajikan dalam buku ini berupaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan di atas berdasarkan hasil studi mendalam yang telah dlakukan oleh penulis selama 3 tahun ( 2001-2004) di empat [provinsi. Sebanyak lebih kurang 376 orang elite penyelenggara pemerintah daerah (birokratdan politisi di lokasi penelitian) telah diwawancarai sebagai narasumber dan dari hasil kajian yang etlah dil…
- Edisi
- Ed I
- ISBN/ISSN
- 979-769-099-7
- Deskripsi Fisik
- xii, 462 hlm,; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.283 HID t1
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah