Tulisan ini lebih berorientasi ke belakang guna melihat konfigurasi politik serta menelusuri sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada pasca proklamasi pada era demokrasi terpimpin maupun pada era orde baru. Pada bab-bab terakhir, penyorotannya lebih ditekankan kepada pelaksanaan otonomi daerah dalam hubungannya dengan persaing…
Undang - Undang Partai Politik Dan Pemilu 2004
Pemberian otonomi kepada daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, melainkan juga mendorong aktivitas daerah dan masyarakat untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting dalam usaha memajukan daerahnya. Pemerintahan tidak saja dituntut menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, mengelola dan memanfaatka sumber daya yang memiliki secara o…
Perubahan undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut perlu disosialisasikan secara luas baik oleh pemerintahan maupun pemerintahan daerah dan segenap jajarannya. Hal ini dimaksudkan agara dalam implementasinya tidak timbul berbagai konflik baik anatara pemerintahan dengan daerah maupun anatar daerah sendiri, bahkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya pemberlakuan Undang-Unda…
Materi yang disajikan dalam buku ini berupaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan di atas berdasarkan hasil studi mendalam yang telah dlakukan oleh penulis selama 3 tahun ( 2001-2004) di empat [provinsi. Sebanyak lebih kurang 376 orang elite penyelenggara pemerintah daerah (birokratdan politisi di lokasi penelitian) telah diwawancarai sebagai narasumber dan dari hasil kajian yang etlah dil…
Dengan mengkaji secara kritis berbagai dimensi masalah dan strategi membangun daerah di era otda, buku ini dirancang dengan kajian teori , studi mepiris maupun ilmiah populer/. Fokus penyajiannya adalah pada sejauh mana otda menimbulkan perubahan-perubahan penting di daerah. Bagaimana menyususn perencanaan pembangunan daerah, memilih strategi yang tepat dan menangkap peluang bisnis di daerah. B…
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 155 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah,Menteri dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Daerah
Susunan dalam satu naskah dari UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama,perubahan kedua,perubahan ketiga dan perubahan keempat
Peraturan Peraturan Baru Lepegawaian 1981 Tentangrn- Pelaksanaan latihan Pra Jabatanrn-Tindakan administratip dan hukuman disiplin pegawai negeri yang memiliki/menggunakan ijazah palsu/aspalrn-Pelaksanaan ujian dinasrn-Tanggung jawab fungsionil pendidikan dan latihanrn-Perawatan tunjangan cacat dan uang duka pegawai negeri sipil
Meskipun negara kita tidak menganut sitem precedent,dimana suatu putusan pengadilan yang terdahulu mengikat pengadilan yang memutus kemudian,namun pada umumnya,setiap putusan yang dirasakan baik,tepat dan adil akan diikuti oleh pengadilan-pengadilan yang lainnya apa bila menghadapi persoalan yang sama,sehingga akan terbentuklah Yurisprudensi yang tetap.