Konvensi Ketatanegaraan

Pada bab Terakhir , penulis mencoba mencatat praktek - praktek yang mungkin oleh sebagian orang dapat diterima sebagai konvensi dalam lingkup sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berjalan sekarang . Selain itu dicacat pula hal-hal yang kalau seandainya dipraktekkan mungkin berkembang menjadi konvensi . Semuanya sekedar catatan. Apa pada kebutuhan untuk memantapkan sistem ketatanegaraan…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 164 hlm,; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343 DEP

Kekuasaan MPR Tidak Mutlak

Buku ini disajikan agar masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya dapat dengan mudah mengetahui kedudukan , susunan , tugas / wewenang dan lain-lainnya yang berhubunga dengan MPR serta batas-batas kekuasaan MPR.rnDengan kesungguhan hati yang tulus dan ikhlas serta terdorong oleh itikad ingin ikut serta ( berpartisipasi ) dalam menegakkan hukum ebagai sumber kebenaran dan keadilan …

Civil Liberty And Civil Rights

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 122 hlm,; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.7 NEW c2

Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia

Pemerintahan Diktator Atatupun Otoriter Di belahan dunia manapun selalu menggunakan institusi militer sebagai alat memperoleh , memperbesar sekaligus melindungi kekuasaan. Untuk itu, militer diberi hak -hak istimewa untuk menjalani fungsi termaksud bidang hukum dan peradilan. Kepada Prajurit karena pertmbangan tugas fungsionalnya disediakan peradilan khusus yang dikenal dengan peradilan militer…

Undang-Undang Pajak Tahun 2000

Reformasi perpajakan tidak berhenti begitu saja tetapi terus dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomuian, Pada Tahun 1991 perubahan pertama dilakukan terhadap pajak penghasilan. Kemudian pada tahun 1991 satu dasar warsa peraturan pajak dilaksanakan, diadakan lagi serangkaia perubahan terhadap Undang-Undang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, …

Hukum Dagang Surat-Surat Berharga

Meningat kebutuhan-kebutuhgan mahasiswa akan bahan-bahan yang harus mereka kuasai untuk melanjutka pelajaran dalam mata pelajaran di dalam surat-surat berharga ini , maka tulisan di dalam surat-surat berharga ini dimaksudkan terutama untuk sekedar dapat membantu mereka. Seluruh materi di dalam surat berharga ini saya uraikan berdasarkan ketentuan - ketentuan mengenai surat Berharga yang diatur …

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

70 hlm,; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 IND p3

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

70 hlm,; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 IND p1

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

113 hlm,; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 IND k