Civil Liberty And Civil Rights

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 122 hlm,; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.7 NEW c2

Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia

Pemerintahan Diktator Atatupun Otoriter Di belahan dunia manapun selalu menggunakan institusi militer sebagai alat memperoleh , memperbesar sekaligus melindungi kekuasaan. Untuk itu, militer diberi hak -hak istimewa untuk menjalani fungsi termaksud bidang hukum dan peradilan. Kepada Prajurit karena pertmbangan tugas fungsionalnya disediakan peradilan khusus yang dikenal dengan peradilan militer…

Undang-Undang Pajak Tahun 2000

Reformasi perpajakan tidak berhenti begitu saja tetapi terus dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomuian, Pada Tahun 1991 perubahan pertama dilakukan terhadap pajak penghasilan. Kemudian pada tahun 1991 satu dasar warsa peraturan pajak dilaksanakan, diadakan lagi serangkaia perubahan terhadap Undang-Undang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, …

Hukum Dagang Surat-Surat Berharga

Meningat kebutuhan-kebutuhgan mahasiswa akan bahan-bahan yang harus mereka kuasai untuk melanjutka pelajaran dalam mata pelajaran di dalam surat-surat berharga ini , maka tulisan di dalam surat-surat berharga ini dimaksudkan terutama untuk sekedar dapat membantu mereka. Seluruh materi di dalam surat berharga ini saya uraikan berdasarkan ketentuan - ketentuan mengenai surat Berharga yang diatur …

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

70 hlm,; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 IND p3

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

70 hlm,; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 IND p1

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

113 hlm,; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 IND k

Tugas Dan Wewenang MPR Indonesia

Salah satu faktor utama dan sangat berpengaruh ialah perlunya menempatkan kembalis emua Lembaga-lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada kedudukan dan fungsintya masing-masing sesuaid engan jiwa Undang-Undang dasar 1945. Untuk itu Majelis Permusyawaratan Rakyatlah yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penempatan semua lembaga-lembaga Tinggi Negara pada kedudukannya masing-…

Environmental Legislation & Administration In Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 152 hlm,; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 MUN e1

Hukum Antar Golongan Di Indonesia

Seperti buku-buku saya lainnya, maka buku ini pun hanya bersifat peninjauan selayang pandang. Untuk menulis buku yang lebih mendalam , bagi saya tidak ada cukup waktu dan kecakapan. Semoga hal ini saya menulis buku-buku ini oleh masyarakat Indoensia dapat dimengerti selaku uaha saya untuk menyumbangkan tenaga serta waktu saya yang masih terluang gna sekedar menambah bacaan dalam bahasa Indonesi…