Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa

Perdebatan panjang mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dan ancaman disintegrasi bagsa akhir-akhir ini muncul kembali seirig dengan adanya gerakan masif maupun yang bersifat psikologis ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan akan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan publik kadang-kadang menjadi alasan untuk melakukan pemisahan yang dapat berubah menjadi g…

Marching Along

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-669-08032-2

Deskripsi Fisik

272 hlm,; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

398.2 HEA w

KUHAP Sekarang

Akhirnya Ketentuan pelaksanaan KUHAP mengajukan pertanyaan apakah peraturan pelaksanaan tersebut dapat disalurkan melalui bentuk peraturan lain dan apakah peraturan peraturan pelaksanaan dapat dituangkan sebagai suatu kesatuan sistematis ataupun ia direncanakan secara insidental ataupun kasual.

Asas-Asas Hukum Islam

Mengenai asas-asas hukum perkawinan islam selain materi ini termasuk bahan hukum Islam Oleh karena undnag-undang pokok perkawinan Republik Indonesia yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974 hingga saat tulisan ini diselesaikan penulis belum berhasil memperoleh naskahnya yang resmi, karenanya idak ( belum ) dibicarakan secara khusus. Perlu dikemukakan pula bahwa berhasilnya penenrbitan ini antara …

Pengantar Hukum Perburuhan

Dari namanya sudah agak jelas bahwa kitab ini bermaksud mencoba mengantar para peminat di bidang perburuhan dalam menjelajahi bermacam-macam peraturan mengenai perburuhan yang berlaku di Negara Indonesia ini. Sudah barang tentu apa yang disajikan di sini tidak akan memuaskan para ahli hukum perburuhan karena kitab ini memang tidak ditulis untuk para ahli tetapi untuk membantu para peminat terse…

Pengantar Hukum Perburuhan

Dari namanya sudah agak jelas bahwa kitab ini bermaksud mencuba mengantar para peminat di bidang perburuhan dalam menjelajahi bermacam-macam peraturan mengenai perburuhan yang berlaku di Negara Indonesia ini. Sudah barang tentu apa yang disajikan di sini tidak akan memuaskan para ahli hukum perburuhan karena kitab ini memangtidak ditulis untuk para ahli tetapi untuk membantu para perminat terse…

Ilmu Perundang Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya

Salah satu program kerja Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) adalah mendorong dan meningkatkan penulisan buku-buku teks di bidang hukum. Program ini sudah ada sejak pimpinan KIH dipegang oleh Prof. Satjipto Rahardjo dan Prof. J. E. Sahetapy, anatra lain dalam rangka proyek kerja sama hukum dengan Belanda. Di bawah pimpinan Ketua KIH Prof. Mochtar Kusuma Atmadja program ini dilanjutkan meskipun secara m…

Risalah Rapat Komisi a Sidang Umum MPR RI

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dilangsungkan pada tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999 yang lalu merupakan Sidang Umum hasil pemilihan umum yang dipercepat sebagaimana ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR 1998 guna memenuhi tuntutan reformasi yang berlangsung dihampir seluruh Persada Nusantar. Pemilu itu sendiri diikuti oleh 48 partai politik, namun hanya 21 partai yan…

Aturan Bea Meterai

Buku ini ditulis dalam rangka buku seri perpajakan untuk menguraikan menyebarluaskan dan membahas BBea Materai dari segi akademis maupun praktis, yang terutama sangat diperlukan oleh paramahasiswa dan mereka yang mempelajari dan menjadikan perpajakan sebagai bidang profesinya. Dicoba membahas Bea Meterai dalam rangka Tax Reform, dari berbagai segi, antara lain dari segi falsafah dari segi sosia…

Piagam Jakarta Undang-undang Dasar 45

Setelah sekian lama UU 1945 mengiringi Kehidupan bangsa Indonesia akhirnya negara Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan ( amandemen ) terhadap Undang-undang Dasar 1945. Hingga tahun 2005 ini amandemen telah dilaksanakan dan disahkan hasilnya pada tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan Amandemen kedua dilaksanakan dan disahkan hasilnya pada tanggal 18 Agustus 2000.