Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah

Buku yang di terbitkan ini adalah hasil karya penyusun dalam usahanya menyempurnakan bukunya yang pertama berjudul Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958 yang termasuk dalam daftar buku yang di wajibkan bagi Fakutas-Fakultas Hukum Negeri oleh Konsorsium hukum pada Fakultas-fakultas Hukum di Indoneia dalam garis besarnya dan ingin menambahkan perkembangan sampai saat terakhir pada bukun…

Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi

Tulisan ini diangkat dari disertasi penilis yang di ajukan dalam Sidang Promosi untuk memperolrh gelar DOKTOR dalam ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran di Bandung pada tanggal 22 Juli 1978. Disrtai ini ditulis ketika penulis mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri, yaitu Rijksunivrsitet Leiden, Faculteitder Rechtsgeleerdheid. Sebagai orang indonesia yang 'secara kebetulan' mempuny…

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

Dengan pemboman pearl Harbour pada tanggal 8 Desenber 1941 oleh Angktan udara Jeang, maka mulailah perang asia timur Raya . Pada babak-babak permulaan, maka amat pesatlah kemajuan yang yang diperoleh Bala Tentara Jepang di Asia. Dimana-mana Jepang memeperoleh kemenangan. Dalam waktu yang amat singkat sebagian besar asia tenggra di kuasai oleh jepang. samahal nya di samudra pacific, kepualaua…

How Does the Constitution Scure Rights

Robert A. Goldwin is residet scholar and of constitutional studies at the American Enterprise Institute. He has served in the White House as special consultant to the president and, concurrently, as adviser to the secretary of defense. he has taught at the university of Chicago and at Kenyon College andwas dean of St. John's College in Annapolis. He is the editor of A Nation of States a…

Hukum Tata Negara Indonesia

Bukan lagi merupakan rahasia, bahwa saat ini buku-buku tentang pelajaran hukum dalam bahasa indonesia sangat kurang. Sudah barang tentu hal ini merupakan tantangan bagi staf pengajar fakultas hukum. Namun dengan menyadari keadan staf pengajarsekarang ini, di man waktu-waktunya telah banyak disita oleh kegiatan-kegiatan lain untuk sekedar menambah penghasilan, maka kekurangan usaha tersebut dapa…

Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan Tentang Larangan Terhada…

Bahaya Laten G-30-S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) harus terus diwaspadai. Untuk menghadapinya, Rakyat Indonesia harus senantiasa mawas diri serta mempererat persatuan dan kesatuan Bangsa. Pegamalan Pancasila, Kewaspadaan serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan benteng yang tak tertembus oleh bahaya laten G-30-S/PKI. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengen…

Legal Protection For The Consumer

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-379-11117-9

Deskripsi Fisik

vii, 119 hlm,; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343 MOR e

Konvensi Ketatanegaraan

Pada bab Terakhir , penulis mencoba mencatat praktek - praktek yang mungkin oleh sebagian orang dapat diterima sebagai konvensi dalam lingkup sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berjalan sekarang . Selain itu dicacat pula hal-hal yang kalau seandainya dipraktekkan mungkin berkembang menjadi konvensi . Semuanya sekedar catatan. Apa pada kebutuhan untuk memantapkan sistem ketatanegaraan…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 164 hlm,; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343 DEP

Kekuasaan MPR Tidak Mutlak

Buku ini disajikan agar masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya dapat dengan mudah mengetahui kedudukan , susunan , tugas / wewenang dan lain-lainnya yang berhubunga dengan MPR serta batas-batas kekuasaan MPR.rnDengan kesungguhan hati yang tulus dan ikhlas serta terdorong oleh itikad ingin ikut serta ( berpartisipasi ) dalam menegakkan hukum ebagai sumber kebenaran dan keadilan …