Mengenai asas-asas hukum perkawinan islam selain materi ini termasuk bahan hukum Islam Oleh karena undnag-undang pokok perkawinan Republik Indonesia yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974 hingga saat tulisan ini diselesaikan penulis belum berhasil memperoleh naskahnya yang resmi, karenanya idak ( belum ) dibicarakan secara khusus. Perlu dikemukakan pula bahwa berhasilnya penenrbitan ini antara …
Dari namanya sudah agak jelas bahwa kitab ini bermaksud mencoba mengantar para peminat di bidang perburuhan dalam menjelajahi bermacam-macam peraturan mengenai perburuhan yang berlaku di Negara Indonesia ini. Sudah barang tentu apa yang disajikan di sini tidak akan memuaskan para ahli hukum perburuhan karena kitab ini memang tidak ditulis untuk para ahli tetapi untuk membantu para peminat terse…
Dari namanya sudah agak jelas bahwa kitab ini bermaksud mencuba mengantar para peminat di bidang perburuhan dalam menjelajahi bermacam-macam peraturan mengenai perburuhan yang berlaku di Negara Indonesia ini. Sudah barang tentu apa yang disajikan di sini tidak akan memuaskan para ahli hukum perburuhan karena kitab ini memangtidak ditulis untuk para ahli tetapi untuk membantu para perminat terse…
Salah satu program kerja Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) adalah mendorong dan meningkatkan penulisan buku-buku teks di bidang hukum. Program ini sudah ada sejak pimpinan KIH dipegang oleh Prof. Satjipto Rahardjo dan Prof. J. E. Sahetapy, anatra lain dalam rangka proyek kerja sama hukum dengan Belanda. Di bawah pimpinan Ketua KIH Prof. Mochtar Kusuma Atmadja program ini dilanjutkan meskipun secara m…
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dilangsungkan pada tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999 yang lalu merupakan Sidang Umum hasil pemilihan umum yang dipercepat sebagaimana ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR 1998 guna memenuhi tuntutan reformasi yang berlangsung dihampir seluruh Persada Nusantar. Pemilu itu sendiri diikuti oleh 48 partai politik, namun hanya 21 partai yan…
Buku ini ditulis dalam rangka buku seri perpajakan untuk menguraikan menyebarluaskan dan membahas BBea Materai dari segi akademis maupun praktis, yang terutama sangat diperlukan oleh paramahasiswa dan mereka yang mempelajari dan menjadikan perpajakan sebagai bidang profesinya. Dicoba membahas Bea Meterai dalam rangka Tax Reform, dari berbagai segi, antara lain dari segi falsafah dari segi sosia…
Setelah sekian lama UU 1945 mengiringi Kehidupan bangsa Indonesia akhirnya negara Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan ( amandemen ) terhadap Undang-undang Dasar 1945. Hingga tahun 2005 ini amandemen telah dilaksanakan dan disahkan hasilnya pada tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan Amandemen kedua dilaksanakan dan disahkan hasilnya pada tanggal 18 Agustus 2000.
Buku ini memuat bahan-bahan serta hasil seminar mengenai Segi-segi Hukum Pembangunan dan Kependudukan, yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 1976 di Bukit Tinggi Sumatera Barat, dengan tema Pengaturan Masalah Kependudukan dalam Hukum Nasional Indonesia. Seminar ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarak…
Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 telah dihasilkan enam Ketetapan dan terutama perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua Ketetapan dan perubahan Keempat UUD 1945 itu terutama secara lengkap dalam buku kecil ini.
Ada suatu kecenderungan kuat unuk menganggap disiplin hukum sebagai suatu sistem ajaran tentang gejala hukum, poltik hukum dan falsafat hukum. ilmu-ilmu hukum mencakup ilmu kaedah dan ilmu-ilmu kenyataan, yang anatara lain terdiri dari sosiologi hukum. Disertai ini bertujuan untuk menelaah kesadaran hukum dan kepauhan hukum dengan mempergunakan sosiologi hukum sebagia bagian dai ilmu-ilmu hukum…