PERPUSTAKAAN |

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 19…

Salah satu putusan MPR yang perlu disosialisasikan adala UUD RI 1945 yang telah diubah dalam satu rangkaian dengan empat tahapan perubahan yang dilakukan dalam empat kali sidang MPR yaitu Sidang Umum MPR tahun 1999,sidang Tahunan MPR tahun 2000,2001,dan 2002. Hasil perubahan tersebut berupa perubahan pertama,perubahan kedua,perubahan ketiga dan perubahan keempat UUD RI 1945.

Edisi: -
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: xviii,137 hlm.; 23 cm
Judul Seri: -
No. Panggil: 342.02 IND p1

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang

Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001

Perubahan Ketiga UUD RI 1945rnSetelah menelaah,dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-ha yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat,bangsa dan negara,serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 37 UUD tahun 1945. MPR mengubah dan/atau menambah pasal 1 ayat (2) s/d Pasal 24C Ayat (1),(2),(3),(4),dan (5) dan (6)

Edisi: -
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: ...177hlm.;24cm
Judul Seri: -
No. Panggil: 342.03 IND p1

Ketersediaan2

Tambahkan ke dalam keranjang

Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik IndonesiarnPanduan Pemasyar…

Penerbitan buku Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik IndonesiarnPanduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan urutan bab,pasal,dan ayat serta ketetapan dan keputusan MPR merupakan upaya strategi dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang Undang-…

Edisi: -
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: xxii, 294 hm.; 21cm
Judul Seri: -
No. Panggil: 342.02 IND u1

Ketersediaan6

Tambahkan ke dalam keranjang

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Negara Indonesia adalah negara yang besar.Sejak awal berdirinya negara kesatuan republik indonesia,para pendiri negar menyadari bahwa bangsa indonesia merupakan bangsa yang majemuk,karena berbagai macam suku bangsa,adat istiadat,budaya,bahasa daerah,serta agama yang berbeda-beda.

Edisi: -
ISBN/ISSN: 978-602-9053-26-5
Deskripsi Fisik: xxii, 214 hlm.; 20 cm
Judul Seri: -
No. Panggil: 342.03 IND e1

Ketersediaan5

Tambahkan ke dalam keranjang

Undang - Undang HAM

Undang - Undang HAM RI no. 39 thn 1999rnDilengkapi dengan :rnUndang - Undang RI Nomor 26 Tahun 2000rnUndang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1998rnUndang - Undang RI Nomor 9 Tahun 1998rnUndang - Undang RI Nomor 9 Tahun 1998rnUndang - Undang RI Nomor 181 Tahun 1998rnUndang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1999

Edisi: -
ISBN/ISSN: 979124816-8
Deskripsi Fisik: viii, 167 hlm.; 21 cm
Judul Seri: -
No. Panggil: 341.48 IND u1

Ketersediaan3

Tambahkan ke dalam keranjang

Himpunan Ketetapan - Ketetapan MPR 1983

Himpunan Ketetapan - Ketetapan MPR 1983rndisertai :rnKetetapan MPR Nomor II/MPR/1973rnKetetapan MPR Nomor II/MPR/1978

Edisi: -
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: iii, 193 hlm.; 21 cm
Judul Seri: -
No. Panggil: 328 h

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang

Pengadaan Jasa Konsultasi Dan Jasa Lainya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomo…

Pengadaan Jasa Konsultasi Dan Jasa Lainya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahrnDilampirkan dengan :rn-Perencanaan Umum Pengadaan Jasa rn-Tata Cara Pemilihan Penyediaan Jasa Konsultasi Berbentuk Badan UsaharnTata Cara Pemilihan Penyediaan Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan rn-Tata cara penyedia Jasa Lainnyarn-Tata Cara Pemilihan Swakelola

Edisi: Ed I
ISBN/ISSN: 978-979-098-003-7
Deskripsi Fisik: vii,771 hlm.; 20,5x12cm
Judul Seri: -
No. Panggil: 10

Ketersediaan5

Tambahkan ke dalam keranjang

Undang - Undang Partai Politik Dan Pemilu 2004

Undang - Undang Partai Politik Dan Pemilu 2004

Edisi: Ed I
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: iv, 205hlm,; 20cm
Judul Seri: -
No. Panggil: 342.07 IND u1

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Menteri …

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 155 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah,Menteri dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Daerah

Edisi: -
ISBN/ISSN: 978-979-1402-24-8
Deskripsi Fisik: vii, 322hlm,; 22cm
Judul Seri: -
No. Panggil: 342.066 IND p1

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang