PERPUSTAKAAN |

Lembaga Daerah

Bahwa diterbitkannya Lembaga Daerah ini yang mendalam dari berbagai pihak.

Edisi: -
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: 102 hlm,; 21,3cm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 352 IND l1

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang

Manual Administrasi Barang Daerah IV A

Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengolaan barang daerah dipandang perlu adanya buku petunjuk pelaksanaan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan barang daerah.

Edisi: -
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: 431 hlm,; 20,7cm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 353.2 IND m1

Ketersediaan2

Tambahkan ke dalam keranjang

Keputusan Presiden Republik Indonesia

Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Edisi: -
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: 65 hlm,; 21cm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 342.06 IND k1

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang

UUD 1945 Setelah AMANDEMEN Kedua Tahun 2000

Salah satu agenda Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000 yang penting adalah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Edisi: -
ISBN/ISSN: 979-8767-68-3
Deskripsi Fisik: vii, 80 hlm,; 20,5cm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 342.02 IND u1

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang

Panduan Pemasyarakatan

Penerbitan buku ini merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan materi serta status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR.

Edisi: -
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: xvi, 294 hlm,; 23cm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 342.02 IND p1

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang

Undang-Undang Perpajakan

- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 - Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1983

Edisi: -
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: vii, 385 hlm,; 21.5 cm
Judul Seri: -
No. Panggil: 343.04 IND u1

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Sistem Pemerintahan Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah tersebut dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam sebuah Undang-undang.

Edisi: -
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: vi, 138 hlm,; 20cm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 6

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang

Peraturan Pemerintah-RI No. 27 Tahun 1983

Pelaksanaan kitab undnag-undang Hukum Acara Pidana ( K.U.H.A.P)

Edisi: -
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: v, 207 hlm,; 21,5 cm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 345.05 IND p1

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Manajemen PNS dalam Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai penyususnan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, kedisiplinan, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Edisi: -
ISBN/ISSN: 978-602-6696-26-7
Deskripsi Fisik: x, 287 hlm,; 20cm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 5

Ketersediaan4

Tambahkan ke dalam keranjang