Ditapis dengan
Susunan Dalam Satu Naskah UU Perpajakan
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadiatau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-bearnya kemakmuran rakyat.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 621 hlm,; 23cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.04 IND s1
Yurisprudensi Jawa Barat
Penelitian dan tata cara kerja yang dilakukan oleh bagian pidana, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bagian perdata sebagaimana telah diuraikan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 97 hlm,; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 IND y1
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…
Dengan Petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, sehubungan dengan pembuatan penyusun buku ini mengenai ekonomi bangsa Indonesia untuk melepas diri dari krisis diberbagai bidang.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix, 134 hlm,; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 IND u1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Negra Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-3250-07-2
- Deskripsi Fisik
- xi, 185 hlm,; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.03 IND u1
Mekanisme Pemerintahan Di Daerah
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 532 hlm,; 21,5cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6
Lembaga Daerah
Bahwa diterbitkannya Lembaga Daerah ini yang mendalam dari berbagai pihak.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 102 hlm,; 21,3cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 IND l1
Manual Administrasi Barang Daerah IV A
Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengolaan barang daerah dipandang perlu adanya buku petunjuk pelaksanaan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 431 hlm,; 20,7cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 353.2 IND m1
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 65 hlm,; 21cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 IND k1
UUD 1945 Setelah AMANDEMEN Kedua Tahun 2000
Salah satu agenda Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000 yang penting adalah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-8767-68-3
- Deskripsi Fisik
- vii, 80 hlm,; 20,5cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.02 IND u1
Panduan Pemasyarakatan
Penerbitan buku ini merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan materi serta status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 294 hlm,; 23cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.02 IND p1
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah