Sistem Pembiayaan Bank Syariah: Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008

Buku ini adalah pengembangan dari tesis berjudul Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sistem Bagi Hsil Dihubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.rnKarya ini penting , mengingat perkembangan yang sangat signifikan dari perbankan syariah menuntut perlindungan hukum yang tepat dna jelas untuk semua pihak yang terkait langsung dalam setiap kegiatan usah…

Batik Indramayu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ii, 98 hlm,; 28,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

746.6 IND p1

KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

186 hlm,; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 IND k1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN B…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

65 hlm,; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 IND p1

UNDANG UNDANG POKOK - POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

144 hlm,; 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

6

Jalan Menuju Iman

Siapa yang mendatangkan Anda ke dunia? Mengapa Anda dicipta? Milik siapakah Anda? Kemana anda akan pergi? Jawaban dan pertanyaan-pertanyaan itu akan mencerminkan bobot dan kadar keimanan anda kemudian Anda dapt cocokkan kebenaran jawaban itu dengan jawaban pakar Islamkaliber dunia dalam buku tulisannya ini.

Himpunan Peraturan Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

358 hlm, 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 IND h1

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984

sesuai dengan pearaturan pemerintah No. 38. Tahun 1983, Undang-undang RI No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambangan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah di singkat PPN dinyatakan mulai berlaku 1 juli 1984.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Bahwa efesien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah.

Buku Panduan Bendaharawan

Sebagimana ditentukan dalam undnag-undang perpajakan, para bendaharawan daerah dan pememgang kas daerah ditunjuk sebagai pemotong/pemungut dan penyetor beberapa jenis pajak negara, meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.