KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

186 hlm,; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 IND k1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN B…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

65 hlm,; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 IND p1

UNDANG UNDANG POKOK - POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

144 hlm,; 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

6

Jalan Menuju Iman

Siapa yang mendatangkan Anda ke dunia? Mengapa Anda dicipta? Milik siapakah Anda? Kemana anda akan pergi? Jawaban dan pertanyaan-pertanyaan itu akan mencerminkan bobot dan kadar keimanan anda kemudian Anda dapt cocokkan kebenaran jawaban itu dengan jawaban pakar Islamkaliber dunia dalam buku tulisannya ini.

Himpunan Peraturan Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

358 hlm, 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 IND h1

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984

sesuai dengan pearaturan pemerintah No. 38. Tahun 1983, Undang-undang RI No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambangan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah di singkat PPN dinyatakan mulai berlaku 1 juli 1984.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Bahwa efesien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah.

Buku Panduan Bendaharawan

Sebagimana ditentukan dalam undnag-undang perpajakan, para bendaharawan daerah dan pememgang kas daerah ditunjuk sebagai pemotong/pemungut dan penyetor beberapa jenis pajak negara, meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Susunan Dalam Satu Naskah UU Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadiatau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-bearnya kemakmuran rakyat.

Yurisprudensi Jawa Barat

Penelitian dan tata cara kerja yang dilakukan oleh bagian pidana, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bagian perdata sebagaimana telah diuraikan.