01062 2200169 4500245014600000020002200146250000600168100002000174650005500194005001900249260003000268041001400298084001100312300002900323500053100352336000900883 aKebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi b : Konsep dan kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang - UndanghText a978-623-231-099-5 a1 aWibowo, Mardian aKebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Ko a20210426095630 aDepokbRajawai persc2019 aIndonesia a347.01 axxvi, 401 hlm, :c23 cm. aDalam konteks pengujian konstitusionalitas undang - undang , MK mengakui adanya ruang bebas bago pembentuk undang - undang. Ruang demikian disebut sebagai " Kebijakan Hukum Terbuka " yang menempatkan semua rumusan norma undang - undang sebagai bernilai konstitusional selama tidak ada norma payung di dalam UUD 1945 yang dapat difungsikan sebagai parameter uji. Dengan kata lain, kekosongan norma dalam UUD 1945 mnjelma sebagai ruang bebas bagi pembentuk undang - undang untuk secara manasuka menyusun matreri undang - undang. atext