00969 2200145 4500245004900000020001800049700002300067650004300090005001900133260003300152041001400185084001100199300002500210500058800235 aHukum Pemerintahan Daerah Di IndonesiahText a979-3421-07-X aSunanrno, Siswanto aHukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia a20250514120706 aJakartabSinar Grafikac2012 aIndonesia a342.09 ax, 150 hlm. :c23 cm aSistem pemerintahan daerah di Indoensia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasannya dinyatakan bahwa daerah Indoensia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (steak and locale rechtsmeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diakan badan perwakilan daerah oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.