00910 2200145 4500245004700000020001800047250000900065700001700074650004100091005001900132260004500151084001100196300002900207500052800236 aPenyelenggaraan Otonomi Di IndonesiahText a979-3654-77-5 aED I aWidjaja, HAW aPenyelenggaraan Otonomi Di Indonesia a20210403124119 aJakartabPT. Raja Grafindo Persadac2008 a352.14 axviii, 508 hlm, :c20 cm aPerubahan undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut perlu disosialisasikan secara luas baik oleh pemerintahan maupun pemerintahan daerah dan segenap jajarannya. Hal ini dimaksudkan agara dalam implementasinya tidak timbul berbagai konflik baik anatara pemerintahan dengan daerah maupun anatar daerah sendiri, bahkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya pemberlakuan Undang-Undang ini diharapkan sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri.