01041 2200145 4500245019100000020002200191250000900213700001900222650003000241005001900271260003300290084001100323300002800334500053300362 aHukum pemerintahan Daerahb : kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Pembenahan Organisasi Penyelenggara Kebijakan PublikhText a978-602-280-080-4 aEd I aThohir, Syahri aHukum pemerintahan Daerah a20210403124119 aYogyakartabDeepublishc2013 a352.14 axvii, 250 hlm. :c20 cm aPenyelenggaraan otonomi daerah selama ini belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga banyak mengalami kegagalan dan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Kegagalan dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang belum dilaksanakan secara proporsional itu menimbulkan ketidakpuasan dan ketersinggungan rasa keadilan yang melahirkan anatara lain tuntutan untuk memisahka diri dan tuntutan keras agar otonomi daerah ditingkatkan pelaksanaannya.