01007 2200157 4500245008200000020002200082250000900104700002600113650005500139005001900194260003300213041001400246084001100260300002600271500055200297 aUpaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan PajakhText a978-979-756-727-9 aEd I aKurniawan, Anang Mury aUpaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan a20210403124119 aYogyakartabGraha Ilmuc2011 aIndonesia a343.04 axi, 260 hlm. :c23 cm aDalam Rangka penegakkan ketentuan perpajakan, undang-undang perpajakan memberikabn kewenangan kepada fiskus (aparat pajak) untuk melakukan pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Untuk memberikan keadilan, undang-undang perpajakan juga memberikan hak kepada wajib upaya hukum dapat dilakukan Wajib pajak baik yang penyelesaiian sengketanya secara internal di Direktorat jenderal Pajakmaupun secara eksternal di luar Direktorat Jenderal pajak, yaitu di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung.