01134 2200133 4500245003400000700001700034650002800051005001900079260003000098041001400128084000800142300002200150500082800172 aKonvensi KetatanegaraanhText aManan, Bagir aKonvensi Ketatanegaraan a20210403124119 aBandungbCV. Armicoc1987 aIndonesia a342 a78 hlm, :c20 cm. aPada bab Terakhir , penulis mencoba mencatat praktek - praktek yang mungkin oleh sebagian orang dapat diterima sebagai konvensi dalam lingkup sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berjalan sekarang . Selain itu dicacat pula hal-hal yang kalau seandainya dipraktekkan mungkin berkembang menjadi konvensi . Semuanya sekedar catatan. Apa pada kebutuhan untuk memantapkan sistem ketatanegaraan yang berlaku menurut dasar pancasila dan UUD 1945 yang diharapkan lestari. rnKonvensi selalu ada pada setiap sistem ketatanegaraan, terutama pada negara-negara demokrasi. Konvensi bukan saja berfungsi melengkapi kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan yang ada melainkan untuk menjadikan kaidah hukum terutama UUD Dapat berjalan sesuai dengan perkembangan masa. Konvensi merupakan faktor dinamik sistem ketatanegaran suatu negara.